Presma: SBY-JK Gagal Tangani Perekonomian Rakyat

Bogor, Pelita
Ditutupnya subsidi minyak tanah (Minah) bagi rakyat kecil, disimpulkan sebagai upaya pemerintah untuk menambah tingginya angka kemiskinan rakyat. Hal itu, menyimpulkan pula bahwa pemerintahan presiden SBY-JK telah gagal menangani masalah perekonomian khususnya bagi rakyat kecil.
Salah satu komponen masyarakat di Kota Bogor yang mengatas-namakan presidium mahasiswa (Persma) Universitas Pakuan, Bogor, yang berjumlah puluhan, kemarin di gedung DPRD melakukan aksi demo, dengan menyimpulkan bahwa pemerintahan presiden SBY-JK telah gagal dalam menangani perekonomian rakyat.
Menurut mereka, pemerintah telah gagal menangani beberapa sektor terkait perekonomian rakyat seperti penutupan subsidi Mitan padahal faktor itu sangat memberi arti bagi kehidupan sehari-hari khususnya bagi rakyat kecil.
Orang kecil masih pake minyak tanah untuk memasak, eh subsidinya malah di tutup oleh pemerintah dan diganti elpiji. Padahal mereka tidak tahu cara penggunaan gas elpiji, sehingga banyak kebakaran terjadi akibat mereka mengoperasikan elpiji itu, kata Asep, salah seorang anggota Presma Unpak itu.
Selain penutupan subsidi minah itu, menurut mahasiswa pemerintah juga tidak dapat mengontrol stok dan harga beberapa sektor lainnya seperti harga beras dan minyak tanah, yang keduanya sangat diperlukan sekali oleh rakyat. Harga beras meningkat dan minyak goren juga, yang lebih ironis bahkan keduanya sempat langka di pasaran.
Kami selaku ornamen dari masyarakat dengan ini menyimpulkan bahwa pemerintah SBY-JK telah gagal menangani masalah sosial rakyat terutama terkait sektor perekonomian yang sehari-harinya sangat dibutuhkan mereka. Kalau hal ini saja sudah menderitakan rakyat, apalagi yang diharapkan dari pemerintah?, Tanya salah seorang mahasiswa yang mengaku bernama syarif.
Kedatangan puluhan mahasiswa itu untuk menyampaikan orasi dan aspiras demi rakyat itu, diterima Eman Sulaeman, anggota DPRD Kota Bogor dari partai berlambang Kabah, itu.
Eman sempat memberi keterangan, aspirasi para mahasiswa itu akan difasilitasi untuk disampaiakn ke DPRD pusat, kalau perlu ke presiden dan wakil. Kami ikut perihatin, karena masyarakat menderita seperti kata mahasiswa. Dan, kami kami laporkan pula kepada DPRD pusat, untuk menindak-lanjuti. (don/ari